sebutkan landasan hukum pembuatan daftar urut kepangkatan. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 No. sebutkan landasan hukum pembuatan daftar urut kepangkatan

Pembuatan. Hukum telah menjadi sandaran dan. Usia Landasan Hukum DUK Ketentuan yang mengatur pembuatan DUK pegawai negeri sipil dapat ditemukan di dalam: 1. Ini adalah jabatan akademik yang ada di seluruh sekolah dalam. Pasal 18 ayat 5 dan pasal 20 UPK 1974. 3. Nomor urut diisi angka (value), tanpa tanda titik, yakni berupa angka 1 sampai sekian sesuai jumlah PNS pada instansi bersangkutan. Mengemukakan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Indikator: Menyebutkan landasan hukum daftar urut kepangkatan (DUK) Menjelaskan pengertian dan fungsi daftar urut kepangkatan (DUK) Mengemukakan proses pembuatan DUK dan penentuan nomor urut dalam DUK Menjelaskan keberatan atas nomor urut dalam DUK Menguraikan kembali perubahan dan penghapusan nomot urut dalam DUK Mendefinisikan Daftar Urut. 1 Kebutuhan fungsionalDefinisi Daftar Urut Kepangakatan (DUK) : 3. Talent Development Program Level Advance Bagi Pegawai Kementerian. zulkifli malik, spa 19511107 198002 1 001 iv/d 3. 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional. Suatu daftar yang memuat nama pegawai negeri sipil dari suatu satuan organisasi Negara yang disusun menurut tingkat kepangkatan adalah pengertian dari. Hal itu pula yang membedakan peran. KEADAAN UMUM. Contoh Dan Cara Membuat Daftar Urut Kepangkatan Guru Dan PNS. 2. B. Daftar Urut Kepangkatan 2021 --> Klik Disini. Changed 2018-09-27. . Pimpinan pemerintah non- departemen, gubernur, dan pejabat lain yang ditentukan oleh presiden, membuat dan memelihara DUK dalam lingkungan masing - masing. Prosedur Pengajuan Perkara;. Perubahan nomor urut dalam daftar urut kepangakatan (DUK) 1. 2043. B. Sebutkan Ukuran Penentuan Nomor Urut Duk. 15 Tahun 1989 c. bahwa dalam rangka usaha untuk lebih menjamin obyektifitas dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang daftar urut kepangkatan Pegawai Negeri Sipil; b. LPK Mytta Sonny Tarakan. Tahun 2022 - download. Dalam hal yang sedemikian urutan nama mereka dalam Daftar Urut Kepangkatan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Sosial dimulai dengan. Menelaah surat permintaan Daftar Urut Kepangkatan 2. DAFTAR URUT KEPANGKATAN. DISUSUN OLEH: NUR AZIZAH. 02-221 SOP Pembuatan Daftar Urut Kepangkatan HOT (0 votes) . PENGERTIAN DAN FUNGSI DUK Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai negeri sipil adalah suatu dasar yang memuat nama pegawai sipil dan suatu organisasi negara yang disusun menurut tingkat kepangkatan. 1 Proses Penyusunan DUK (Daftar Urut Kepangkatan) Manual Kepala Bagian Kepegawaian Biro Administrasi Umum dan Keuangan menugaskan kepada Pejabat Pembuat Daftar Urut Kepangkatan atau staf yang ditunjuk untuk melakukan update data DUK yang meliputi: pangkat, jabatan, masa Pembuatan Daftar Urut Kepangkatan Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, dan pejabat lain yang ditetentukan oleh Presiden, membuat dan memelihara Daftar Urut Kepangkatan dalam. 15, 2014 • 0 likes • 24,566 views. Dasar Hukum. 2. a. maka pendaftaran dan pembuatan haknya dilakukan oleh 3 Ibid 4 Ibid. Polisi yang dapat meminta pembuatan Visum et Repertum adalah Penyidik Polri yang memiliki pangkat serendah-rendahnya Pembantu Letnan Dua. Landasan HukumPENYUSUNAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN. Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil. Dasar Hukum Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS ini dibuat berdasarkan landasan hukum berikut : 1. 2. Informasi Hukum dan Peraturan. PP No. E. Guru SMKN 1 Tarakan Sejak Tahun 1989, Pimpinan LPK Mytta Sonny Tarakan Sejak Tahun 1995, Pembina Kursus, Bimbel, LKS Bidang Sekertaris. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakatTerdapat tiga hirarki dalam menentukan jumlah pesangon yang diterima oleh PNS yaitu golongan (I/a sampai IV/e), pangkat penata muda sampai pembina utama, dan eselon (I/a sampai V, yang makna pada angkanya berkebalikan dengan makna angka pada golongan) Berikut tabel yang memperlihatkan Pangkat PNS secara rinci. TAHAPAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK Penyusunan Naskah Akademik melalui tahapan sebagai berikut: a. Pengertian duk dan fungsi duk. v Landasan Hukum Ketentun yang mengatur pembuatan Daftar Urutan kepangkatan (DUK) pegawai negeri Sipil dapat ditemukan didalam : 1) Pasal 18 ayat 5 dan pasal 20 UPK 1974. Pasal 8 ayat 5. Nama dalam DUK dapat mengalami perubahan karena : 1. (4) Perubahan nomor urut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) atau penolakan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3, harus sudah ditetapkan dan diberitahukan oleh Atasan pejabat Pembuat Daftar Urut Kepangkatan kepada. DUK dibuat untuk seluruh PNS dari satuan organisasi Negara. Landasan hukum pembuatan daftar urut kepangkatan berdasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang dan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembuatan Daftar Urut Kepangkatan Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). PEMBUATAN DAFTAR URUTAN KEPANGKATAN PNS. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah ; 2. tmt ruang, tmt 3 4 iv/e 2 dr. Peraturan Perundangan - Undangan; Kebijakan Mahkamah Agung; Yuriprudensi; Hukum Acara; Himpunan Putusan HUM;. JULINA, S. Fungsi Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Dalam pembuatan daftar urut kepangkatan tentu ada kegunaan dan fungsi dalam pembuatannya, antara lain: Sebagai bahan obyektif yang digunakan dalam pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pembinaan karier akan lebh mudah. 15 Tahun 1979; 5. Penyusunan Naskah Akademik. 4 padang tikar 1 kec. latihan jabatan; e. Pasal 18 ayat 5 dan pasal 20 UPK 1974 2. Angka Kredit (DUPAK) Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang fungsional tertentu dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya. Uncategories Daftar Urut Kepangkatan. Pembuatan Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pertahanan Keamanan diatur tersendiri oleh Menteri. adanya kepentingan pemerintah dalam rangka pembuatan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan sebagai landasan untuk melaksanakan kebijaksanaan administrasi. Prodeo sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1. Pimpinan pemerintah non-departemen, gubernur, dan pejabat lain yang ditentukan oleh presiden, menciptakan dan memelihara DUK dalam lingkungan masing-masing. Pedoman Pembuatan Daftar Urut Kepangkatan PNS Dan Dasar Hukumnya. SOP DAFTAR URUT KEPANGKATAN NO Langkah kegiatan KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA DASAR HUKUM 1. Format duk ini adalah contoh format duk terbaru 2017 2018 yang dapat anda jadikan referensi dalam membuat duk daftar urut kepangkatan disekolah anda. (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang. Pembuatan seritipikat karena penggabungan sertipikat Hak Atas Tanah. Perangkat komputer dan printer Dst. 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil 5 7 Download (0) ✓Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil. Landasan Hukum. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai negeri sipil adalah suatu dasar yang memuat nama pegawai sipil dan suatu organisasi negara yang disusun menurut tingkat kepangkatan. e. Guru Pengajar Berisi berbagai Rekomendasi dan Panduan Lengkap Kegiatan Belajar Mengajar sehingga memudahkan anda mencari informasi pendidikan. M. Merrbuat draft Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUH) dan menyerahkan Kasubag Urnum untuk dtelfll Draft Penyusunan Cattar Urut (epang"atan (DU(s). Materi mata pelajaran Produktif/ Kejuruan OTK Kepegawaian pada Kompetensi Keahlian Otomatisasi dan Tata Kelola PerkantoranPusat Kesehatan Masyarakat. 1 april 2013. COM – Terkait tentang sebutkan landasan hukum Pendidikan Kewarganegaraan, akan dibahas dalam tulisan berikut. Landasan Hukum -pasal 18 ayat 5, pasal 20 UPK 1974 -Peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1979 tentang DUK pegawai negeri sipil 2. 2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979 tentang daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil. BAB 7 - Read online for free. 1. a. tidak heran Jika landasan teori jadi aspek paling krusial yg digunakan penulis atau peneliti dalam menuntaskan karya ilmiahnya. ADVERTISEMENT. Pengertian DUK atau Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai. 36 Finna Dwiyanti Biro SDM Rancangan Pembuatan Motion Graphic Mengenal Lebih Jelas Perbedaan Audit Internal dan Audit Eksternal#PahamPengawasan" 37 Frisca Arta Mulia S Biro SDM Pembuatan Panduan Penayangan Konten Televisi di Lobby BPKP 38 Helen Serta Suhartiti Biro SDM Pemberkasan Arsip Aktif Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Periode Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Ag. 2. 15 Tahun 1979. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pengadilan Agama Banyumas . co. dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 9 Mei 2018. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang administarsi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan. Daftar Urut kepangKatan SMK OTKP, pptx. Tahun 2023 - download. PNS yang berpangkat lebih tinggi, dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK. Perubahan nomor urut dalam daftar urut kepangakatan (DUK) 1. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. DAFTAR URUT KEPANGKATAN ( DUK ) PNS STRUKTURAL UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. Bimbingan Teknis Yustisial di PTA Ambon . HJ. UU No. 2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil Tata Cara Membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Dalam format Daftar Urut Kepangkatan memuat daftar ukuran yang harus ditulis secara berturut – turut. Penyusunan dan pengolahan Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dinilai masih sembarangan dan tidak mengikuti asas sistem Administrasi Kepegawaian yang baik dan tidak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan. jabatan. 1) pasal 18 ayat 5 dan pasal 20 upk 1974. Skip to content. b) Setelah inisial gelar di depan nama, diberi tanda titik (. a. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS ini dibuat berdasarkan landasan hukum berikut : 1) Pasal 18 ayat 5 dan pasal 20 UPK 1974. UUPA merupakan landasan bagi pembaharuan hukum agrarian guna . Jabatan Pimpinan Tinggi (“JPT”). Dalam penyusunan surat keputusan harus. 3) Penjabat pembuat DUK : a. PP no. Assalamualaikum Wr. 5 Taahun 2004 e. DUK dibuat untuk seluruh PNS dari satuan organisasi negara; DUK dibuat sekali dalam setahun; Penjabat pembuat DUK diantaranya menteri, jaksa agung, pimpinan kesektarisan lembaga tertinggi negara, pimpinan pemerintah non departemen, gubernur dan penjabat lain yang ditentukan oleh. a. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 TARAKAN. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Open navigation menu. Apabila ada 2 orang atau lebih PNS yang berpangkat sama, umpamanya sama. Daftar urut kepangkatan dan jabatan (Dafukaj) merupakan daftar yang disusun berdasarkan urutan kepangkatan dan jabatan Perwira sesuai dengan pangkat dan jabatan yang tercantum pada TOP/DSPP. - meninggal dunia. Tata cara membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Dalam Daftar Urut Kepangkatan tidak boleh ada 2 (dua) nama Pegawai Negeri Sipil yang sama. (5) Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) atau penolakanDalam Daftar Urut Kepangkatan tidak boleh ada 2 (dua) nama Pegawai Negeri Sipil yang sama nomor urutnya, maka untuk menentukan nomor urut yang tepat dalam satu Daftar Urut Kepangkatan diadakan ukuran secara berturut-turut sebagai berikut: Pangkat; Jabatan; Masa kerja; Latihan jabatan; Pendidikan; dan Usia. Peraturan Perundangan - Undangan; Kebijakan Mahkamah Agung; Yuriprudensi; Hukum Acara; Himpunan Putusan HUM;. Pengertian duk dan fungsi duk Duk adalah suatu daftar yang memuat nama pegawai sipil dan satuan organisasi negara yang dususun menurut tingkat kepangkatan Duk berfungsi. Berikut uraian lengkapnya: 1. penyediaan dan pengolahan bahan untuk penyusunan daftar urut kepangkatan dan. Setiap mutasi kepegawaian yang mengakibatkan perubahan nomor urut dalam Daftar Urut Kepangkatan, umpamanya kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, pemindahan, pemberhentian, meninggal. 3. Pengertian DUK. Simak dan perhatikan ketentuan dalam membuat Daftar Urut Kepangkatan PNS yang baik dan benar sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku antara lain sebagai berikut: Pegawai/guru yang memiliki pangkat lebih tinggi, dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK. RANCANGAN AKTUALISASI PEMBUATAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN DINAS PERHUBUNGAN PERIKANAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Disusun. DUK dibuat sebagai salah satu upaya untuk menjamin objektifitas dalam pembinaan para pegawai negeri sipil yang berdasarkan sistem karir dan sistem prestasi kerja. Mengenal Kepangkatan PNS, Ini Daftar Lengkap Golongannya. (2) Sumber hukum terdiri atas sumber hukum hukum tertulis dan tidak tertulis. Pimpinan Kesekretariatan lembaga tertinggi negara. dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 22 Maret 2011, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada Jumat, 4 Mei 2018, kedua kali pada Rabu, 18 Maret 2020, dan ketiga kali pada. UMUM. Daftar. UU No. Baca Cepat Buka. Duk Smpn3 Rbd 2015. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional. Pd. Uncategories Daftar Urut Kepangkatan. Keputusan MenpanRB Nomor 571 Tahun 2023 Tentang Optimalisasi Pengisian Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknis Pada Pengadaan PPPK Tahun 2022. Landasan Hukum Duk Daftar Urut Kepangkatan (Duk) Pns Ini Dibuat Berdasarkan Landasan Hukum Berikut : Petunjuk daftar urut kepangkatan pns. Mengemukakan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Indikator: Menyebutkan landasan hukum daftar urut kepangkatan (DUK) Menjelaskan pengertian dan fungsi daftar urut kepangkatan (DUK) Mengemukakan proses pembuatan DUK dan penentuan nomor urut dalam DUK Menjelaskan keberatan atas nomor urut dalam DUK Menguraikan kembali. Manakah landasan hukum dibawah ini yang mengatur tentang Daftar Urut Kepangkatan pegawai adalah…. 14. Ketentuan yang mengatur DAFTAR URUT KEPANGKATAN ( DUK) pegawai negeri sipil dapat di temukan dalam : 1. masing-masing. DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK) PEGAWAI DINAS SYARIAT ISLAM ACEH. 2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979 tentang daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil. Landasan hukum DUKDaftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS ini dibuat berdasarkan landasan hukum. Pasal 10. adm. daftar urut kepangkatan atau duk sangat penting dalam kepegawaian. DEFINISI Daftar urut kepangkatan adalah salah satu bahan obyektif untuk melaksanakan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja, oleh karena Daftar Urut Kepangkatan perlu dibuat dan dipe lihara secara terus menerus. Daftar Profil Pegawai;. DASAR HUKUM 1 Peraturan Pemefintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Perka BKN No 18 Tahun 2010 tentang Prosedur Penetapan Nomor Identtas PNS, Keneikan.